Salon dan Warnet, Pembuka Harapan

PEMBERDAYAAN TKI

Kompas, Kamis 17 Oktober 2013

Rini Kustiasih

Di tengah kisah sedih nasib tenaga kerja Indonesia yang menghadapi banyak persoalan, Muhtamiroh (37), asal Cilacap, Jawa Tengah, dan Aas Adiwijaya (32), asal Indramayu, Jawa Barat, justru berbeda. Mereka punya secercah harapan.

Harapan itu merebak dari usaha mereka di desa asal masing-masing de­ngan membuka salon dan wa­rung internet, yang dilakukan secara berdikari atau dengan usaha dan modal sendiri. Di tempat tinggalnya, Desa Karang Sembung, Kecamatan Nusawungu, Cilacap, Muhtami­roh mendirikan salon di bekas kamar orangtuanya. Salon yang dinamai Dhia Salon itu sudah setahun ini dijalankan setelah ia pulang dari melanglang buana di negeri orang sebagai TKI. Lang-ganan Muhtamiroh sudah ba­nyak, di antaranya tetangga di kampungnya sendiri. Peralatan tata riasnya juga terbilang cukup lengkap.

Selain membuka salon, Muh­tamiroh juga menyewakan berbagai kostum karnaval dan baju pengantin. Baju sewaan itu disimpan di lemari kaca yang menempel di dinding salonnya. Harga sewa baju dan kostum itu bervariasi, mulai Rp 100.000 hingga Rp 300.000. Berdempetan dengan sisi dinding lainnya, ada perlengkapan untuk mencuci rambut. Di meja utama ada gunting,sisir, pengering rambut, catok rambut, serta deretan sampo, dan jenis kosmetika lainnya.

“Lumayan, setiap hari ada 4-5 orang yang datang. Umumnya, mereka tetangga kampung. Rata-rata, dari pelanggan, saya bisa mendapat Rp 100.000 per hari,” tutur Muhtamiroh dengan berbinar saat ditemui baru-baru ini.

Di desanya, Muhtamiroh termasuk mantan TKI yang beruntung karena ia memiliki keterampilan lain selain bertani, yak­ni memotong rambut. Keterampilan itu diperolehnya dari berbagai pelatihan yang diikutinya melalui Yayasan Tifa. Yayasan ini bekerja sama dengan Lem­baga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama Kabupa­ten Cilacap.

Sejak tahun 2011, mantan TKI dari Hongkong, Malaysia, dan Singapura itu juga rutin berlatih kepada salah seorang temannya yang mengelola salon. “Saya ingin punya salon sen­diri. Makanya saya joint dengan teman saya yang lebih dulu pu­nya salon. Sampai sekarang, kalau teman saya ada permintaan kostum, saya ikut membantu dan merias,” ungkapnya.

Keinginan kuat untuk mandiri itu tumbuh setelah 15 tahun Muhtamiroh merantau dan merasa uang yang dikumpulkannya dari luar negeri tak pernah cukup untuk usaha. Setelah habis, kembali ke luar negeri. Begitu seterusnya. Namun, ternyata tak bisa menjamin ia bisa memulai usaha di desanya sendiri.

Dari hasil bekerja sebagai TKI, Muhtamiroh pernah mencoba usaha jual-beli tembakau dan tanaman hias pada tahun 2002. Namun, usaha yang dijalankan suaminya itu gagal. “Waktu itu, saya bekerja di Malaysia. Saat pulang, uang tabungan saya yang Rp 12 juta untuk modal usaha itu, ternyata habis karena usaha gagal. Saya menangis,” kenangnya.

Tahun 2012, ia mendapat bantuan pinjaman Rp 2 juta da­ri Lakpesdam NU. Bantuan itu merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya di Daerah Asal yang dijalankan Ya­yasan Tifa bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Program yang berjalan sejak tahun 2010 ini didanai Japan Social Deve­lopment Fund yang dikelola Bank Dunia. Tujuan program itu di antaranya agar mantan TKI tak kembali lagi bekerja di negeri orang.

Akses permodalan itu pun tak disia-siakan Muhtamiroh. Dalam setahun, dana pinjaman program itu bisa dikembalikannya. Ia memanfaatkan dana itu untuk membeli perlengkapan salon. Usahanya dimulai benar-benar dari nol. Pelan-pelan, usahanya membuahkan hasil. Ia pun mulai mendapat pelanggan berkat kedekatannya dengan teman-teman pemilik salon. “Salon saya jadi lebih unik ka­rena dikenal sebagai salon TKI’ katanya terkekeh.

Belum genap dua tahun membuka salon sendiri, Muhta­miroh kini mulai bisa menyandarkan penghidupannya pada usahanya itu. Salonnya kini juga menjadi pusat kegiatan warga buruh migran yang diwadahi sebuah organisasi.

Bersama dengan 15 anggota lainnya yang semuanya adalah mantan TKI asal Desa Karang Sembung, Muhtamiroh juga berkreasi membuat keripik pangsit. Keripik itu laku keras di daerahnya. Setiap kali ada hajatan, kelompok Muhtamiroh mendapat pesanan keripik pangsit. Setiap bungkus ukuran 0.5 kilogram dihargai Rp 5.000.

“Awalnya cuma iuran Rp 15.000 untuk beli mesin giling dan bahan baku. Tidak tahunya keripik ini disukai,” tambahnya.

Geliat kemandirian

Geliat kemandirian juga terasa di Indramayu, Jawa Barat. Di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Aas menjadi penanggung jawab pengelolaan warnet milik komunitas warga buruh migran. Warnet yang dinamai Zulfikar itu baru berdiri April 2013. Zul­fikar adalah nama pedang sakti Nabi Muhammad, yang diharapkan bisa menjadi kekuatan bagi para TKI berusaha.

Di rumah milik Ketua RW 001, Desa Majasari Rustono, Aas mengelola lima komputer dengan satu server. Pemilik rumah tidak menarik sewa atas penggunaan balai rumahnya sebagai warnet. Namun, ia mendapat bagi hasil dengan menempatkan lima perangkat komputer miliknya di warnet itu. Total, ada 10 komputer di Warnet Zulfikar.

“Rata-rata ada keuntungan Rp 500.000 per bulan dari warnet ini. Keuntungannya dikelola lagi untuk pemberdayaan TKI, misalnya pelatihan keterampilan, advokasi bagi TKI yang mengalami kesulitan, hingga penyuluhan pengelolaan remitansi,” ungkap Aas yang dua kali dideportasi dari Korea dan Malaysia pada tahun 2000.

Warnet TKI di Indramayu ini juga mendapat hibah dari prog­ram Yayasan Tifa, yang bergerak di Cilacap, Indramayu, dan Banyuwangi. Ide awal mendirikan warnet itu ialah untuk memberikan akses informasi kepada keluarga buruh migran, yang sering kesulitan mendapatkan in­formasi yang benar soal ketenagakerjaan di luar negeri. Yayas­an Tifa kemudian membuat program pendirian rumah magnetik di basis-basis TKI untuk memudahkan arus informasi mereka.

Menurut Aas, program ini tak secara langsung mendatangkan keuntungan ekonomis bagi ke­luarga TKI di daerah asal. Na­mun, program ini memberikan nilai tambah di bidang teknologi informasi.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabu­paten Indramayu Wawang Irawan menuturkan, pemerintah daerah sangat terbantu dengan program pemberdayaan TKI. Sebab, selama ini, pihaknya memiliki kendala anggaran untuk memberikan modal, informasi, dan advokasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*