Mendesak Raperda Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap

perda no 6 2016

Tahun 2016, terbitlah Perda No. 6 Tahun 2016

Perlindungan anak pada dasarnya memberikan ruang dan kenyamanan dari gangguan apapun baik secara psikis maupun fisik. Didalamnya juga memberikan kebebasan anak untuk tumbuh kembang sesuai umurnya masing-masing tanpa ada diskriminasi, tekanan atau paksaaan. Lagi-lagi, tiga hal yang membatasi tumbuh kembang anak tersebut dalam ruang lingkup psikis dan fisik.

Anak juga harus dipahami sebagai makhluk sosial dan individu. Sebagai suatu individu, tiap naka seperti manusia pada umumnya, memiliki karakteristik yang menjadi pembeda dari orang lain.

Dan penciptakan kesempatan anak untuk tumbuh kembang tanpa ada halangan baik secara psikis maupun fisik, pada akhirnya bertujuan agar anak tumbuh sebagai individu yang komplit, lengkap dengan karakternya masing-masing.

Karakter anak yang berbeda-beda ini, harus dipahami sebagai secara utuh. Artinya, seorang anak memiliki kekuatan dan disaat bersamaan memiliki kelemahan. Dan pendidikan formal dan non formal memiliki peran penting dalam menumbuh kembangkan kekuatan anak dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Dari beragam karakteristik anak yang sangat universal, setidaknya bisa anak bisa dikategorikan dalam dua hal. Pertama adalah anak normal baik fisik maupun mental. Anak ini memiliki kesempatan untuk tumbuh kembang secara lebih luas. Mereka juga kerap terbebas dari diskriminasi. Ini terlihat dari berbagai lembaga pendidikan yang tumbuh subur dan memberikan kesempatan belajar bagi anak dengan kategori ini.

Kategori kedua adalah anak yang memiliki “masalah”, baik psikis maupun fisik. Anak yang masuk kategori ini adalah anak cacat fisik bawaan dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). ABK bukanlah sebuah penyakit dan harus dihindari masyarakat. Hanya saja, anak dengan masalah ini dan juga anak cacat fisik, kerap kurang mendapatkan perhatian hingga kesempatan mereka dibatasi. Bahkan tidak jarang ditemukan adanya diskriminasi dan pandangan miring tentang anak dengan kategori ini.

Dalam rancangan peraturan daerah yang tengah disusun saat ini, terkesan hanya membahas anak normal secara global. Itupun tidak melihat anak sebagai sebuah individu yang utuh. Beberapa item dalam rancangan masih menitik beratkan pada peran orang tua dan masyarakat dalam memberikan perlindungan, tanpa melihat “masalah” yang sangat mungkin dialami anak normal.

Sementara anak dengan masalah fisik dan ABK, nyaris tidak tersentuh sama sekali. Padahal, mereka ada ditengah masyarakat Kabupaten Cilacap yang justru selama ini kurang mendapatkan perhatian.

Sebut saja fasilitas pendidikan bagi anak cacat. Kabupaten Cilacap baru memiliki dua lembaga pendidikan khusus untuk anak ini dan berupa Sekolah Luar Biasa. Salah satunya berada di Desa Ciporos Kecamatan Karangpucung. Sementara lembaga pendidikan bagi ABK, tidak ada sama sekali.

Yang perlu digaris bawahi adalah pemahaman pemerintah, masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan harus diberi porsi dalam rancangan tersebut. Hal ini sangat penting agar tidak ada kesalahan persepsi dan juga penanganan terhadap anak dalam kategori ini. Terlebih mereka kerap mendapatkan tindakan diskriminasi baik psikis maupun fisik.

Hingga diharapkan, warga memahami, mengerti akan kategori anak yang tentunya membutuhkan penanganan berbeda dari anak normal. Termasuk dalam hal perlindungan dan penanganan kala mereka menjadi korban kekerasan fisik dan mental.

Contoh kasus adalah tindak asusila yang dialami anak dengan keterbelakangan mental di Kecamatan Karangpucung pada 2006. Saat itu, anak nyaris tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Kekhawatiran lain yang muncul adalah sikap apatis masyarakat jika korban adalah anak dengan masalah mental dan fisik. Jangan sampai warga beranggapan kalau anak dengan kategori ini menjadi korban, tidak perlu mendapatkan perlindungan sama sekali.
(Penulis : Haryadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*