Lakpesdam NU Cilacap; Pembahasan APBD Cilacap Molor, DPRD Mendzolimi Rakyat.

Lakpesdam NU Cilacap bersama Presidium Anggaran Kabupaten Cilacap mengeluarkan realese terkait molornya pembahasan APBD Cilacap. Berikut pernyataan sikap yang dibuat oleh lakpesdam melalui Khazam Bisri sebagai direktur Lakpesdam NU Cilacap dan Gunadi sebagai ketua Presidium Anggaran Kabupaten Cilacap,

Berikut pernyataan sikapnya:
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD PERUBAHAN 2012 KABUPATEN CILACAP MOLOR, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENDZOLIMI RAKYAT
APBD Perubahan kabupaten Cilacap tahun 2012 terancam tidak bisa di tetapkan tepat waktu. Hal ini di sebabkan karena Badan Anggaran dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap tidak serius menjalankan tugas dan fungsi budgetingnya. Ketidak seriusan ini terbukti sudah 2 kali Sidang pembahasan APBD Perubahan 2012 dilakukan, akan tetapi kedua-duanya tidak pernah memenuhi kuorum.

Jika hal ini dibiarkan akan berdampak pada tidak bisa terlaksananya program dan kegiatan yang di biayai APBD, diantaranya adalah Pertama, Insentif guru pada dua bulan ke depan. Kedua, Stok obat di RSUD saat ini telah habis habis, sedangkan anggaran untuk membeli obat tidak bisa dicairkan jika tidak masuk dalam struktur APBD perubahan 2012, Ketiga Anggaran jamkesda. Keempat, Honorarium dan uang lembur bagi pelaksana kegiatan (operator) E KTP terancam hanya akan di biayai 5 bulan. Padahal kegiatan dilaksanakan dalam 7 bulan.

Salah satu anggaran daerah yang harus menjadi pembahasan para wakil rakyat yang terhormat adalah nasib anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2012 sejumlah Rp. 283.718.359.000 . dari sejumlah SiLPA tersebut setelah dikurangi anggaran yang telah digunakan dan untuk menutup devisit anggaran sebelumnya, uang rakyat yang tersisa dan bisa digunakan dalam anggaran perubahan 2012 adalah Rp. 84.154.105.800. Tentunya uang sejumlah itu sangat besar kegunaanya jika di tasarufkan untuk program dan kegiatan masyarakat.
Dari gambaran diatas Lakpesdam NU kabupaten Cilacap dan presidium Anggaran Kabupaten Cilacap meminta kepada DPRD Kabupaten Cilacap agar : Pertama, Secepatnya menjalankan fungsi dan tugas Budgetting. Kedua, Anggaran yang digunakan harus memenuhi unsur Pro Poor, pro Growth, dan pro job. Ketiga, Paradigma anggaran yang diperlukan bertumpu pada kepentingan publik; transparansi dan akuntabilitas; dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran. Asumsi ini mesti menjadi acuan dalam penyusunan APBD Perubahan, seperti yang saat ini tengah dibahas sekarang ini. Keempat, Jangan korbankan kepentingan rakyat hanya karena kegaduhan politik dan kepentingan kepentingan politik Pilbup dan wabup cilacap 2012.  (Akhmad Fadli)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*