FWBM Cilacap Ikuti Pelatihan Menuntut Kasus Perdata di Hongkong dan Singapura

fwbm-cilacap

Foto Bersama Selesai Pelatihan

Forum Warga Buruh Migran (FWBM) Cilacap mengikuti Pelatihan Menuntut Kasus Perdata bagi Pekerja Migran/ Eks Hongkong dan Singapura pada (24/9/2017). Mereka adalah Tun Habibah, Nahyatun, dan Dariatun. FWBM Cilacap merupakan lembaga bentukan dan dampingan Lakpesdam PCNU Kabupaten Cilacap

Pelatihan yang bertempat di Hotel Bumi Wiyata Depok ini diselenggarakan Justice Without Borders (JWB). Pelatihan berfokus pada kasus TKI/TKW Hongkong dan Singapura yang sudah pulang atau masih bekerja.

Pelatihan satu hari ini merupakan tindak lanjut kunjungan JWB ke FWBM Cilacap pada 23 Juli 2017. Seusai kunjungan, FWBM Cilacap telah mengidentifikasi data-data kasus Hongkong dan Singapura di Kabupaten Cilacap. Identifikasi FWBM CIlacap, ditemukan lima (5) kasus, antara lain kasus tidak digaji, akomodasi buruk, dan asuransi.

September 2017 ini, Ari JWB akan mencarikan solusi kasus-kasus pekerja migran/ eks Hongkong dan Singapura dampingan FWBM Cilacap.

Secara umum, ada tujuh bentuk eksploitasi di Hongkong. Pertama, sengketa keuangan dengan majikan, seperti gaji yang diberikan kurang atau tidak dibayar sama sekali, pembayaran gaji yang terlambat, dan pembayaran upah lain yang terlambat. Kedua, tagihan biaya agensi yang berlebihan. Ketiga, pemerasan atas nama pinjaman melalui agen. Keempat, tinggal bersama dengan majikan. Kelima, pembagian kerja yang ilegal. Keenam, pemecatan yang tidak adil. Ketujuh, kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Untuk isu pembayaran gaji, pekerja migran/ eks dapat mengajukan klaim ke Pengadilan Perburuhan. (UU Tenaga Kerja). Jika terkait pemerasan oleh agensi, pekerja migran/ eks bisa menuntut/mengklaim berdasarkan kontrak. Ttuntutan/klaim tersebut berdasar pada kerugian “tort” dalam Sistem Hukum Hongkong.

Klaim di Hongkong dengan cara negosiasi dan klaim pekerjaan. Klaim pekerjaan melalui badan MECAB tuntutan yang diajukan 12 bulan (di bawah HK$8.000). Sementara, tuntutan di luar isu pekerja, tuntutan di bawah HK$50.000.

Di Hongkong, ada batas waktu pengajuan tuntutan, yaitu pelanggaran kontrak secara umum 6 tahun, cedera pribadi yang tidak disengaja 3 tahun, penyiksaan secara fisik 6 tahun, diskriminasi seks 12 bulan dg EOC, 24 bulan dengan proses hukum, sementara pelecehan, kekerasan seksual dan perkosaan tidak ada batas waktunya.

Selain FWBM Cilacap, JWB mengundang Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jakarta, Indramayu, dan Lampung; Paguyuban Seruni Banyumas; Pengacara Hongkong dan Singapura, dan KAMI Kabupaten Majalengka.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*