4 Sikap KMPP Kabupaten Cilacap pada Aksi Damai Tolak FDS

aksi-damai-tolak-FDS-Cilacap

Aksi Damai Tolak FDS di Cilacap (foto: ERF Lakpesdam PCNU Cilacap)

Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) Kabupaten Cilacap menggelar aksi damai menolak Full Day School (FDS) pada Jumat (25/8). Aksi dipimpin oleh Drs. H. Munir Nur Said yang juga Ketua PC LP Ma’arif NU Kabupaten Cilacap. Dalam pembacaan sikap, beliau menyampaikan empat (4) tuntutan.

Pertama, menolak dengan tegas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang nyata-nyata telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kedua, menolak dengan tegas, kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yang melakukan tindakan sewenang-wenang, dengan tetap memaksakan kehendak untuk menerapkan 5 (Lima) Hari Sekolah di satuan pendidikan yang ada, tanpa memperhatikan aspirasi penolakan yang berkembang di masyarakat.

Ketiga, menolak dengan sangat tegas pemaksaan penerapan kebijakan 5 (Lima) Hari Sekolah, karena telah nyata mencederai prinsip-prinsip deliberasi sosial dan pengingkaran tersktruktur terhadap kekayaan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat, yang telah terbukti sumbangsihnya terhadap pembangunan, penguatan dan pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia.

Keempat, mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera Mencabut dan Membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah, dan Menerbitkan Peraturan Presiden Tentang Pendidikan Karakter yang bersifat Holistik, Integratif dan Non-Diskriminatif, dengan tidak menghapuskan dan menghilangkan eksistensi Pendidikan Keagamaan di Indonesia, yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, dan telah mampu melahirkan generasi bangsa yang berkarakter, dan memiliki komitmen untuk menjaga keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*